Tel Aviv, Rasilnews – Anggota parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk menutup sementara saluran media asing yang dianggap oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merusak keamanan nasional negaranya, Senin (1/4).
Netanyahu mengatakan, dia akan menggunakan undang-undang baru tersebut untuk memblokir siaran dan aktivitas media Al Jazeera di Israel, mengutip The New York Times, Selasa (2/4).
Pemerintahan Netanyahu memiliki hubungan yang tegang dengan Al Jazeera selama bertahun-tahun, namun serangan yang dipimpin pejuang Hamas pada 7 Oktober meningkatkan ketegangan tersebut.
Netanyahu bahkan menuding Al Jazeera sebagai “corong Hamas.”
Pada Senin kemarin, perdana menteri Israel itu mengatakan sudah waktunya bagi jaringan yang berbasis di Qatar, salah satu sumber berita televisi yang paling banyak dilihat di dunia Arab, untuk menghentikan siaran di Israel, meskipun ia tidak merinci kapan hal itu akan terjadi.
“Saluran teroris Al Jazeera tidak akan lagi mengudara dari Israel. Saya bermaksud untuk segera bertindak sesuai dengan undang-undang baru untuk menghentikan aktivitas saluran tersebut,” kata Netanyahu di platform media sosial X , saat dalam masa pemulihan dari operasi hernia.
Al Jazeera menyebut komentar Netanyahu itu sebagai “kebohongan yang menghasut keselamatan jurnalis kami di seluruh dunia.”
“Jaringan tersebut menekankan bahwa tindakan terbaru ini dilakukan sebagai bagian dari serangkaian serangan sistematis Israel untuk membungkam Al Jazeera,” kata Al Jazeera dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa undang-undang baru tersebut tidak akan “menghalangi kami untuk melanjutkan liputan kami yang berani dan profesional.”
Berdasarkan undang-undang baru, jika perdana menteri menganggap media asing “secara nyata melemahkan” keamanan nasional Israel, pemerintah dapat menutup sementara kantornya, menyita peralatannya, menghapusnya dari penyedia televisi kabel dan satelit Israel, dan memblokir akses ke media apa pun. Platform online saluran yang di-hosting di server di Israel atau dimiliki oleh entitas Israel.
Komite Perlindungan Jurnalis, sebuah organisasi nirlaba independen yang mempromosikan kebebasan pers di seluruh dunia, mengkritik undang-undang baru tersebut, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut “berkontribusi pada iklim sensor mandiri dan permusuhan terhadap pers.”
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, ketika ditanya tentang undang-undang tersebut dalam jumpa pers di Washington, mengatakan bahwa “langkah seperti ini mengkhawatirkan.”
“Kami percaya pada kebebasan pers,” katanya. “Ini sangat penting,” sambung Jean-Pierre.
Undang-undang baru ini muncul pada saat kritis dalam hubungan Israel dengan Qatar, yang telah menjadi tuan rumah perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pemerintah Qatar, yang membantu mendanai Al Jazeera, belum memberikan komentar.***
