Bekasi, Rasilnews – Pengamat politik Rocky Gerung turut menyoroti terkait sikap PDIP yang mendesak pemerintah Prabowo untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Menurut Rocky Gerung, hal ini adalah suatu penghinaan yang dinilainya sebagai operasi besar dari kekuasaan karena mengerahkan sebagian elemen masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), mahasiswa, dan buzzer.
Rocky mengatakan, pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan ekonomi 8 persen gagal, sehingga semua fraksi sepakat untuk menaikkan 12 persen.
“Jadi, kalau PDIP dianggap sebagai bersalah, ya memang bersalah, tetapi apakah kesalahan itu bukan dari pemerintah sebelumnya yang inisiatif Pak Jokowi untuk menaikkan 12 persen,” kata Rocky Gerung di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (24/12).
Rocky menyatakan, bahwa terdapat perintah untuk mengepung dan mendelegitimasi PDIP menjelang pelaksanaan kongres partai pada 2025 mendatang.
“Bagaimana mungkin ada semacam gerakan yang dipimpin oleh salah satu menteri di kabinet untuk mengerahkan opini publik bahwa kenaikan 12 persen masuk akal,” kata Rocky.
Rocky juga menjelaskan, kehadiran organisasi ekstra untuk menghalau pikiran kritis masyarakat dengan menganggap semua ini adalah kesalahan PDIP.
“Ya, memang kesalahan tetapi kita mesti lihat juga rakyat membuat petisi yang ditanda tangani 200-an ribu untuk menuntut supaya PPN 12 persen diturunkan atau bahkan dihilangkan,” jelas akademisi tersebut.
Terakhir, Rocky mengatakan, bahwa pikiran rakyat pada saat ini bisa berbeda dengan pikiran pemerintah yang berkuasa. Menurutnya, pajak adalah cara biadab dalam merawat peradaban.
Tidak hanya kalangan akademisi seperti Rocky Gerung, kelompok pemuda pun turut memberikan komentar terkait kenaikan PPN jadi 12 persen tersebut.
Founder Institute Study Constitution Law, Muhammad Fauzi B. Tokan menyampaikan, kenaikan PPN ini merupakan salah satu kedok pemerintah untuk menopang program makan siang gratis di tengah-tengah nilai tukar rupiah yang semakin merosot.
“Sangat disayangkan kenaikan PPN ini, membuat masyarakat semakin dilema akan keberlangsungan hidup, di satu sisi lapangan pekerjaan semakin sulit,” katanya kepada Rasilnews di Bekasi pada Selasa (24/12).
“Tentunya kita berharap agar pemerintah segera menyiapkan mitigasi untuk mengurangi dampak yang signifikan dari kenaikan PPN itu,” pungkasnya.***
Editor: Arina Islami
