Semarang, Rasilnews – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan potensi cuaca ekstrem di Jawa Tengah masih tinggi pasca kejadian banjir yang melanda Semarang.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Tingkat Provinsi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (2/1/2023).
Dwikorita menyebutkan berdasarkan analisis BMKG, Jawa Tengah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah daerah.
“Kami menghimbau daerah-daerah terutama di wilayah pegunungan yang berpotensi longsor agar tetap waspada karena curah hujan diprakirakan masih cukup tinggi,” kata dia.
Ia menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023.
Selain potensi hujan, Dwikorita juga mengungkapkan potensi angin kencang yang perlu diwaspadai.
“Prediksi kami kecepatan angin dalam beberapa hari ke depan dapat mencapai 35 knot atau sekitar 60 km/jam,” ungkapnya.
Di sektor maritim, BMKG memprediksi gelombang tinggi terjadi di pantai selatan Jawa Tengah yang dapat mencapai 4 meter hingga 3 hari ke depan. Gelombang tinggi juga masih akan terjadi di perairan sekitar Pulau Karimunjawa.
“Kami imbau kepada para nelayan agar tidak melaut untuk sementara waktu karena gelombang masih tinggi ditambah adanya angin kencang, demi keselamatan,” jelas Dwikorita.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana banjir kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
“Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” ujarnya.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Suharyanto dalam kegiatan yang digelar di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang itu.
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dirinya juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat.
“Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan,” sebutnya.
BNPB sendiri telah memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp4,25 miliar.
Bantuan untuk penanganan darurat ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.