Jakarta, Rasilnews – Dalam menghadapi tahapan krusial pemilu 2024, pasangan Amin melaporkan serangkaian kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Isu terbaru mencakup pembagian bantuan sosial (bansos) dengan logo paslon tertentu, yang dipandang sebagai politisasi untuk kepentingan calon tertentu.
Hal tersebut terkuak dalam Konferensi Pers TKN Amin, yang dikomandoi oleh Kapten Timnas Amin Marsekal TNI (Purn) Muhammad Syauqi, S.sos.,M.M kepada awak media di Kantor Nasional pemenangan AMIN, Rabu (17/01/24). Dirinya menyampaikan bahwa telah terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi.
“Baru-baru ini misalnya, terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut,” ujarnya.
Pada pembagian bansos, tim hukum pasangan Amin menyoroti dugaan manipulasi keberpihakan oleh oknum penyelenggaraan negara. Mereka menekankan bahwa bansos seharusnya bukan objek politisasi, melainkan bentuk kepedulian pada rakyat. Pasangan Amin mengajak semua pihak untuk mengawasi penyaluran bansos agar mencapai yang berhak.
“Persoalannya bagi team hukum pasangan Amin bukan pembagian bansosnya tetapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu yang dilakukan oknum penyelenggaraan negara sehingga yang terjadi bukanlah kepedulian pada rakyat tetapi diduga kuat adanya manipulasi keberpihakan untuk kepentingan tertentu yang sarat dengan politik uang,” tegasnya.
Dalam konteks ini, pasangan Amin berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan lapangan pekerjaan yang layak, dan menghindari politisasi bansos jika diberi kesempatan memimpin. Mereka menegaskan bahwa bantuan sosial akan ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
“Kelak kalau pasangan Amin diberi kesempatan untuk memimpin republik ini kami akan lebih peduli lagi Amin bukan hanya meningkatkan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu tetapi akan lebih dari itu kami akan tingkatkan kesejahteraannya, kita berikan lapangan pekerjaan yang layak dan kita merdekakan mereka dari kesulitan ekonomi,” tandasnya.
Selain itu, pasangan Amin mencatat upaya tertentu untuk memasukkan kepala desa dalam pusaran politik, bahkan dengan dugaan kriminalisasi terhadap mereka yang tetap mempertahankan netralitas. Jika terpilih, pasangan Amin berjanji memberikan edukasi pengelolaan dana desa dan pendampingan oleh kejaksaan untuk meminimalisasi potensi korupsi.
“Selain itu kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyarankan kepala desa masuk dalam pusaran politik dengan berbagai modus, bahkan diantaranya ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap kepala desa melalui dugaan penyelewengan dugaan dana desa,” kata Syauqi.
Pasangan Amin menyerukan kepada semua pihak, termasuk kepala desa, untuk menjaga netralitas dalam proses pemilu. Mereka juga mendesak Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan menjamin netralitasnya demi menjaga integritas pemilu. Tim hukum nasional Amin menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan semua pihak yang ingin pemilu berjalan adil dan bebas dari kecurangan.
“Karena itu hukum nasional Amin mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi proses pemilu ini. Tim hukum nasional Amin juga siap bersinergi dan berkolaborasi terhadap semua pihak yang menginginkan pemilu berjalan secara fair dan menumpas berbagai bentuk kecurangan,” terangnya.
