Cibubur, Rasilnews – Pernyataan “lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali” menyoroti urgensi tindakan di bidang politik, terutama terkait dengan undang-undang pemilu. Dalam konteks ini, kesimpulan muncul bahwa untuk menjaga etika dan integritas, tindakan terhadap konflik kepentingan harus diambil, bahkan jika terlambat.
Pentingnya memahami konflik kepentingan menjadi sorotan, dengan Presiden dan beberpa Menteri yang dianggap belum sepenuhnya memahami kompleksitasnya. Abdullah Hehamahua, menyampaikan pandangannya dalam acara “Dialog Topik Berita Radio Silaturahim” Jumat (02/01), menegaskan, “Saya selalu menyampaikan kepada anggota DPRD atau pejabat pemerintah bahwa independensi, nurani, dan integritas tingkat tinggi mendekati malaikat harus dikedepankan.”
Dirinya menekankan, ada tuntutan agar calon wakil presiden (cawapres) yang akan maju dalam pemilihan harus mengundurkan diri jika terdapat konflik kepentingan. Namun, kesimpulan menyatakan bahwa terlambatnya tindakan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mengambil langkah yang benar. Meskipun sudah diumumkan sebagai pasangan Capes 2024, “langkah-langkah etis perlu diambil untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terjaga,” tegasnya.
Bang Abdullah juga mengkritik pemahaman konflik kepentingan di kalangan pemimpin saat ini, menggarisbawahi pentingnya mendukung figur dengan independensi dan nurani yang tinggi. “Inilah yang dimaksud etika itu,” tambahnya, memperkuat urgensi penegakan nilai-nilai moral dalam dunia politik.
Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang konflik kepentingan, mantan penasehat KPK ini mengharapkan bahwa pemimpin dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan etika, sehingga mewujudkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politis tetapi juga integritas moral yang tinggi. “Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman konsep etika dan konflik kepentingan melalui berbagai forum diskusi dan pendidikan untuk memperkuat integritas dalam tata kelola pemerintahan,” tandasnya.
