Jakarta, Rasilnews – Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Pasuruan-Probolinggo), Aminurokhman menilai usulan mendesain ulang sistem pemilu serentak perlu ditindaklanjuti.
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, pemilu lima kotak, yakni pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, dan DPD, dalam satu hari berdampak pada kelebihan beban kerja petugas pemilu.
“Secara umum pemilu serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional, harus bekerja di hari pemilihan ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam dengan catatan tanpa jeda,” ungkap Aminurokhman dalam keterangan resmi, Senin (19/2).
Salah satu pertimbangannya, kata Amin, agar tidak memunculkan persoalan berulang seperti kembali jatuhnya korban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan.
Ia menjelaskan, sejak awal rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Komisi II sudah mengingatkan soal proses rekrutmen petugas KPPS, mulai dari standarisasi umur hingga kesehatan, agar tidak terulang jatuhnya korban.
Dengan demikian, lanjut Amin, pemungutan suara dengan sistem lima surat suara yang harus dijalankan dalam satu hari perlu ditinjau ulang. Hal itu bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
“Perlu kita tinjau kembali bukan hanya PKPU (Peraturan KPU), tapi undang-undangnya juga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh,” kata dia.
Amin juga menekankan peninjauan secara menyeluruh sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, pesta demokrasi kali ini memiliki persoalan sejak awal proses berjalan hingga pelaksanaan pemungutan suara.
“Kita tekankan bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tapi dari sisi tegaknya demokrasi. Kejanggalan-kejanggalan sejak awal proses pemilu hingga persoalan penggunaan teknologi dari sistem penghitungan juga perlu dievaluasi,” jelasnya.
Perlu diketahui, angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 71 orang, sementara lebih dari 4.500 lainnya tercatat sakit, berdasarkan data yang dikumpulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Berdasarkan monitoring kami, terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami para penyelenggara pemilu badan ad hoc terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 pukul 23.58. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hasyim Asy’ari, saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2).
Ini seperti mengulang apa yang terjadi saat pemilu 2019, meski sejumlah langkah pencegahan telah diambil. Para pakar menyerukan agar evaluasi menyeluruh dilakukan, sembari menyerukan pemisahan antara pemilu di tingkat nasional dan lokal, mengutip BBC.