Jakarta, Rasilnews – Sebagai upaya menyukseskan kegiatan Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023, AWG melakukan audiensi ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, pada Selasa (12/9/23) siang.
Kedatangan AWG tersebut disambut baik oleh Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (KHLN KI) MUI.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLN KI) Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (KHLN KI) Drs. Bunyan Saptomo, dan Wakil Ketua KHLN KI Oke Setiadi, M.Sc.
Sementara dari pihak AWG, hadir Ketua dan Wakil Ketua Panitia Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023, Penanggung jawab dauroh BSP 2023, Kabid Humas AWG dan anggotanya, tim dokumentasi, serta wartawan Kantor Berita MINA.
Ketua MUI Bidang HLN KI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mengapresiasi dan berterima kasih kepada AWG yang terus menjalin silaturahim bersama MUI, terutama terkait isu Palestina.
“Terima kasih karena antara MUI dan Aqsa Working Group kita selalu berhubungan meskipun personal-personal. Tapi ini bagian yang sangat penting,” kata Sudarnoto.
“Saya bersyukur AWG bisa selalu survive, mengader generasi muda dan menyosialisasikan Palestina, menyerukan ormas-ormas dan masyarakat untuk membangun spirit dukungan kita kepada Palestina,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI, Bunyan Saptomo meminta agar AWG selalu konsisten melakukan kampanye di media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi yang benar terkait Palestina.
“Saya menyerukan terutama teman-teman yang ada di Aqsa Working Group untuk campaign. Sekarang itu masalahnya ialah perang informasi. Marilah kita campaign terkait Islamofobia, bahwa mereka (Barat) menyebut Palestina teroris dan ini memengaruhi dunia. Ini merupakan perang informasi. Marilah kita terus mendengungkan Islam yang rahmatanlilalamin,” kata Bunyan Saptomo yang juga mantan Dubes RI untuk Bulgaria.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023, Rifa Berliana Arifin memaparkan secara garis besar tentang agenda BSP itu. Ia menekankan selama bulan November nanti, AWG akan membanjiri masyarakat Indonesia dengan berita-berita seputar Palestina.
“Bulan November telah kami deklarasikan sebagai Bulan Solidaritas Palestina. Dalam kacamata kita sebagai rakyat Indonesia, tentu kita ingin menggalang sebesar-besarnya dukungan dan kesadaran rakyat Indonesia terhadap isu Palestina,” kata Rifa.
Ketua Bidang Luar Negeri Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat itu melanjutkan, BSP tahun ini akan mengadakan acara Dauroh (Discussion International), yang mana acara ini belum dilakukan di tahun sebelumnya.
“Dauroh ini semacam workshop tentang kepalestinaan. Jadi kita akan buka kelas semacam itu, waktunya bisa kita setting bersama-sama. Yang jelas, Dauroh ini terilhami saat AWG di tahun 2008 pernah mengirimkan kurang lebih 30 orang untuk belajar tentang kepalestinaan di Yaman, seperti kajian tematik yang bisa memahamkan soal Palestina ini mulai dari isu teritorial, historis, sampai akidahnya kurang lebih selama tiga bulan,” tutur Rifa.
Melalui audiensi itu, AWG ingin mendapatkan arahan dari MUI sebagai organisasi yang sangat komprehensif sehingga bisa bersinergi dalam pelaksanaan Dauroh di BSP 2023.
Rencananya, kata Rifa, Dauroh ini akan menghadirkan sedikitnya 100 peserta dan mendatangkan beberapa narasumber, termasuk dari yayasan yang pernah mengajar di Dauroh Palestina di Yaman pada 2008 silam serta dosen-dosen dari Turkiye.
“Kita perlu endorsement dan menjadikan MUI sebagai standing committee, pengarah juga dalam pelaksanaan Dauroh ini,” kata Rifa.
Penanggung Jawab Dauroh BSP 2023, Ustaz Ali Farhan Tsani pun turut menambahkan, pihaknya mengajak MUI untuk berkolaborasi dengan AWG untuk menyukseskan kegiatan Dauroh yang rencananya akan berlangsung selama satu hari.
“Kami mengajak MUI untuk berkolaborasi agar MUI menjadi hostnya, bekerja sama dengan AWG maupun organisasi lain yang memungkinkan terkait acara dauroh ini,” ujar Duta Al-Quds sekaligus Alumni Dauroh Palestina di Yaman 2008 itu.
Terkait hal tersebut, MUI memberikan respon yang baik. MUI bahkan bersedia menyiapkan tempat untuk pelaksanaan Daurah BSP 2023.
“Dauroh itu sangat mungkin untuk dilakukan karena Palestina itu kalau bisa disimpulkan, di situ ada isu agama, hak asasi manusia, politik maupun sejarah,” ujar Sudarnoto.
“Bisa dilakukan di aula (MUI) mengundang ormas pemuda. Design-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita,” sambungnya.
Sudarnoto mengaku prihatin dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang belum paham soal Palestina. Sehingga Dauroh Palestina yang ditawarkan AWG ini menjadi angin segar untuk membangun literasi dan mengedukasi anak bangsa tentang isu Palestina.
“Memang di Indonesia itu masalah edukasi, saya prihatin juga. Dari pengalaman saya dialog tentang Palestina, ternyata masih banyak juga anak-anak muda maupun yang lebih senior, banyak yang belum tahu. Tidak tahu itu mungkin karena tidak membaca, mungkin hanya mengandalkan media yang sering tidak adil atau karena medsos yang sesat dan menyesatkan,” tuturnya.
Ia berharap, Daurah Palestina ini dapat berlanjut secara kontinyu sehingga tidak hanya dilaksanakan pada bulan November saja. Sudarnoto menyarankan, agar kegiatan itu ke depannya bisa dilaksanakan dengan menggandeng kampus-kampus di Tanah Air.
Sebagai informasi, Bulan Solidaritas Palestina (BSP) merupakan kegiatan rutin tahunan setiap bulan November yang diinisiasi oleh lembaga kemanusiaan yang berfokus pada pembelaan Palestina dan Masjid Al-Aqsa.
Pelaksanaan BSP 2023 akan disemarakkan dengan ragam kegiatan, mulai dari perlombaan, Dauroh Palestina, pengibaran bendera di puncak gunung, Gowes Cinta Al-Aqsa, serta seminar – seminar. BSP tahun ini juga akan diagendakan meluas ke luar negeri, terutama Asia Tenggara dan dunia umumnya.
Jika BSP tahun lalu membawa tema penolakan kehadiran Timnas Israel U-19 di Indonesia, pada BSP 2023, AWG akan fokus menggaungkan penolakan RUU Israel yang akan membagi Masjid Al-Aqsa antara Muslim dan Yahudi. RUU ini diusulkan oleh anggota partai Likud Amit Halevi, ke Parlemen Israel, Knesset. Padahal secara aturan yang berlaku, umat Islam adalah satu-satunya yang berhak atas Masjid Al-Aqsa.***
