Bekasi, Rasilnews – Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritisi ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun ibu kota baru, IKN Nusantara. Ia menyebut, dalam megaproyek itu, jelas menunjukkan adanya campur tangan oligarki untuk keuntungan bisnis.
“IKN itu soal bisnis dan tidak lepas dari korupsi. Dalam ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proyek di atas Rp 250 juta harus dilelang tapi ini tidak dilelang sesuai Keppres. Sehingga jelas sekali, ini adalah campur tangan dari oligarki untuk proyek bisnis,” kata Abdullah dalam siaran Topik Berita Radio Silaturahim 720 AM, Bekasi pada Jumat (9/12) pagi.
Menurutnya, kondisi saat ini tidak tepat untuk memindahkan ibu kota negara. Pasalnya pasca pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia masih belum stabil.
“Dalam kondisi Covid-19 dan ekonomi yang tidak stabil, pengangguran, PHK di mana mana, harga barang naik dan seterusnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Abdullah, dilihat dari segala aspek, Kalimantan Timur bukanlah tempat yang sesuai untuk menjadi ibu kota Indonesia.
“Pindah ibu kota ke Kaltim yang dalam aspek apapun, baik historis, geografis, kewilayahan tidak memenuhi persyaratan,” ujar mantan Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (PKPN) itu.
Abdullah mengungkapkan, 19 persen dana untuk membangun IKN Nusantara berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian dana lainnya dari investor asing dan penjualan aset-aset negara seperti gedung pemerintahan di DKI Jakarta.
“Investor asing yang ada tinggal China karena Jepang dan Arab sudah mengundurkan diri. Kemudian sisanya dengan menjual aset-aset negara yang ada di Jakarta yaitu gedung-gedung pemerintahan. Permasalahannya siapa pengusaha pribumi yang bisa membeli gedung-gedung di Jakarta? Itu tidak ada,” ucapnya.
Abdullah menilai, penjualan aset-aset negara itu hanyalah strategi pemerintah agar pengusaha yang dinilai sebagai penguasa perekonomian Indonesia–Sembilan Naga- dan Cina yang akan membeli aset-aset tersebut.
Masalah inilah yang membuat Abdullah Hehamahua dkk menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun gugatan itu pun akhirnya tidak membuahkan hasil yang baik.
“Itulah kenapa kita ajukan gugatan ke MK untuk menolak pembangungan IKN. Tapi karena Ketua MK itu adalah ipar dari Presiden Jokowi maka otomatis Ketua MK tidak akan menerima judicial review itu,” kata Abdullah.
Bukan hanya dari dalam negeri, kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara ini juga datang dari mancanegara. Media asing tentang ekonomi, Bloomberg mengungkap kabar kurang sedap terkait pembiayaan proyek ini.
IKN Nusantara disebut masih kurang diminati investor. Meski ada investor asing yang tertarik, mereka belum menandatangani perjanjian yang mengikat.
Bloomberg juga menyindir bagaimana brosur IKN Nusantara tampak menarik, tetapi pembiayaan pembangunan megaproyek itu masih tidak jelas.
“Apa yang tidak mereka tunjukkan dengan jelas adalah di mana Indonesia akan menemukan US$ 34 miliar untuk membangun ibu kota baru dari awal,” tulis Bloomberg dalam artikel berjudul “Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart”, dikutip Jumat (9/12).
Hal lainnya yang disorot Bloomberg adalah periode Presiden Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan saja. Setelah tiga tahun proyek IKN diumumkan, tak ada satu pun investor yang sepenuhnya berkomitmen untuk membiayai proyek ini.
Pada 2 Desember 2022, Presiden Jokowi berkata ada permintaan tinggi investasi di IKN, namun Bloomberg mencatat bahwa belum jelas apakah ada kontrak mengikat yang telah ditandatangani.
Sementara itu, Presiden Jokowi meyakini bahwa bangsa Indonesia akan bisa merayakan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.
“Dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara,” kata Jokowi dalam sambutannya pada acara bertajuk “Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru”, di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa malam (18/10).
