Surakarta, Rasilnews – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H Haedar Nashir mengatakan agama memperoleh tempat penting dalam sejarah, konstitusi, dan jati diri bangsa Indonesia. Sehingga para elite negeri ini seharusnya menjadikan agama sebagai sumber nilai moral.
“Para elite Indonesia juga dapat menjadikan agama sebagai sumber nilai moral dan spiritual yang melahirkan public good dalam berbangsa, karena agama memperoleh tempat penting dalam sejarah, konstitusi, dan jati diri bangsa Indonesia,” ujar Haedar dalam pidatonya saat pembukaan Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu (19/11) pagi.
Haedar mengatakan, Muktamar ke-48 Muhammadiyah mengambil tema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta.” Ia memastikan, Muhammadiyah telah andil dalam memajukan bangsa selama satu abad lebih dalam lintasan pergerakannya melalui berbagai amal usaha dan dakwah kemasyarakatan dan masih akan terus berkiprah.
“Dari pusat kota hingga desa dan pelosok-pelosok terjauh, Muhammadiyah tiada henti melayani negeri. Khidmat kebangsaan ini lahir dari visi keislaman berwawasan nasionalisme inklusif, agar Indonesia makin berkemajuan di segala bidang kehidupan. Itulah bukti nyata bahwa Muhammadiyah ikut “berkeringat” dalam memajukan kehidupan bangsa,” jelasnya.
Haedar menyatakan, Muhammadiyah meyakini bahwa Indonesia sejatinya dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Muhammadiyah percaya Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan berat yang dihadapinya. Optimisme ini lahir karena Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menjadi negara besar seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial.
“Kuncinya mengurus Indonesia dengan baik dan benar, disertai perjuangan yang sungguh-sungguh dan kebersamaan dari semua pihak yakni pemerintah, warga negara, dan seluruh komponen bangsa,” katanya.
Karenanya, sambung Haedar, segala proses bernegara, termasuk Pemilu 2024 niscaya menjadi jembatan emas bagi terwujudnya kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan begitu, menurutnya, para kontestan Pemilu 2024 dapat memiliki obligasi moral yang tinggi untuk menjadi para pemimpin dan wakil rakyat berjiwa “Kesatria Pancasila.”
“Menjadi para negarawan yang mempraktikkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbangsa, bernegara di dunia nyata, sekaligus membawa Indonesia ke perwujudan cita-cita,” ujarnya.
Haedar menegaskan, semua pihak dituntut berkomitmen menjadi suri teladan dalam menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri. Sekaligus menjadi perekat persatuan Indonesia serta menjauhi sikap saling membenci dan memusuhi yang membawa pada perpecahan bangsa dan merugikan masa depan Indonesia.
“Setiap elite bangsa yang berkompetisi harus sudah selesai dengan dirinya, dengan meletakkan politik dan kekuasaan sebagai jalan utama berkhidmat sepenuhnya bagi kejayaan Indonesia,” tegasnya.
“Letakkan Pemilu dan seluruh proses berbangsa bernegara dalam visi luas memajukan Indonesia sebagaimana diperintahkan konstitusi. Pastikan Indonesia Emas tahun 1945 berjalan dalam peta jalan yang benar untuk mewujudkan cita-cita luhur Indonesia. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa,” lanjut Haedar.
Dalam kesempatan tersebut, Haedar Nashir menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang bersedia hadir dan membuka kegiatan Muktamar 48 itu dengan resmi. Ia juga turut berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan partisipasi dalam menyukseskan permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah itu.
Dalam acara pembukaan muktamar ini, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata, serta Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla.
Terlihat pula, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hadir juga wakil syekh dari Al-Azhar Mesir, wakil dari Vatikan, Mufti Bosnia, penasihat Mufti Lebanon, serta pejabat dari Bank Dunia.[]
