Cibubur, Rasilnews — Sudah saatnya pemerintah mengkaji opsi melepas kepemilikan BUMN ke pasar modal untuk sepenuhnya dimiliki publik. Dengan saham yang dikuasai merata oleh jutaan penduduk Indonesia, keuntungan perusahaan-perusahaan raksasa ini bisa dinikmati langsung oleh warga negara.
Ha ini terungkap dalam Diskusi Radio Silaturahmi dalam milad ke 15 di Cibubur, Jawa Barat. Diskusi publik bertema “Kembalikan BUMN Untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan dengan menghadirkan ekonom & pengamat politik Indonesia, Prof. Dr. Ichsanuddin Noorsy dan Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Dr. Mardani Ali Sera.
“Selama ini, pola pengelolaan BUMN dianggap cenderung menguntungkan elite politik yang sedang berkuasa. Selain itu, intervensi kepentingan politik yang selama ini kerap membelenggu BUMN perlahan bisa dikikis,” ujarnya, seperti dikutip dari Energyworld.co.id
Ichsanuddin Noorsy mengatakan “bahwa sejak era soeharto hingga hari ini sebenarnya BUMN selalu menjadi sapi perah. Baik itu sapi perah bagi partai- partai politik maupun sapi perah bagi kekuatan eksekutif yang ada di dalamnya. Posisinya itu tidak pernah bergeser sesungguhnya.”
Harusnya ada pemisahan lingkungan bisnis dengan lingkungan politik. Entitas bisnis dengan entitas politik. Karena dalam sehari-harinya ada lingkungan bisnis dan politik, kenapa ini harus dipisahkan karena pendekatannya pun berbeda.
Lanjut Ichsanuddin Noorsy, “Maka gagasan saya tentang pembentukan Holding. Holding-holding itu dibentuk ada motifnya dalam ekonomi. semakin besar sebuah koorporasi maka semakin besar punya kemampuan untuk menyerbu pasar. Pentrasi pasar itu makin mudah diserbu oleh sebuah korporasi jika korporasi itu besar.”
Belum ada pergeseran cukup signifikan bagaimana mencegah BUMN untuk tidak dimasuki entitas politik agak kesulitan. “Dengan pembentukan holding itu bukan cuma sekedar dalam rangka membesarkan holding tapi sesungguhnya adalah dalam rangka mencegah masuknya entitas politik,” jelasnya.
Mardani Ali Sera, bahwa perubahan itu tergantung kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan seseorang itu penting karena dalam konstruksi ketatanegaran Indonesia, Kepemimpinan presiden itu punya dua jabatan yaitu satu kepala pemerintahan dan pada saat yang sama kepala negara. Mengangkat konsul, mengangkat duta besar itu urusan kepala negara. Tidak kepala pemerintahan menunjuk jaksa agung, menteri-menteri, termasuk kapolri, BUMN , yang nunjuk presiden.
“Dan presiden itu ada syaratnya ga untuk nunjuk jadi menteri, ga ada. Syaratnya cuma satu : ditunjuk oleh presiden karena presiden punya hak prerogatif dan ga bisa ditawar,” jelas Ali.
Untuk perubahan Indonesia hanya perlu satu pemimpin dari pemimpin orang yang baik hati dan cerdas. Kenapa? Karena presiden yang baik hati dan cerdas akan memilih 50 orang pembantu utamanya dari kementerian dan lembaga negara, ada kapolri, jaksa agung dan lain-lain. 50 orang ini akan memilih eselon 1 para dirjen, dari ini akan memilih para direktur. “Maka, pembahasan ini baiknya membicarakan bagaimana harus menang pemilu 2024,” tutupnya
