Cibubur, Rasilnews – Perbincangan publik mengenai kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh besar di Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Berbincang dalam Dialog Topik Berita Radio Silaturahim, Jumat (01/11/24) mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, menyoroti fenomena peralihan kekuasaan yang menurutnya berpengaruh besar terhadap praktik-praktik korupsi di kalangan pejabat tinggi. Abdullah menyampaikan pandangannya terkait tantangan besar yang kini dihadapi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Dirinya menyatakan bahwa teori korupsi menunjukkan adanya kecenderungan kuat bagi para pemegang kekuasaan untuk melakukan korupsi, dan risiko ini menjadi lebih besar saat kekuasaan itu semakin besar. “Ketika seseorang punya kekuasaan, itu cenderung mendorongnya pada korupsi, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula korupsinya” ujar Abdullah.
Mengomentari susunan kabinet di pemerintahan saat ini, Abdullah mengatakan, “Kabinet yang gemuk ini terdiri dari 18 orang yang bermasalah, berasal dari kabinet sebelumnya dan kini berada di kabinet Prabowo. Kekuasaan itu ada di mereka.”imbuhnya. Abdullah mengungkapkan bahwa posisi kabinet yang “gemuk” ini membuka ruang lebih luas bagi terjadinya konflik kepentingan di antara pejabat pemerintahan, terutama terkait pandangan politik yang berbeda.
Ia menyinggung kasus Tom Lembong, mantan menteri yang berasal dari kabinet Jokowi dan kini ditempatkan dalam posisi yang berbeda setelah berpolemik dalam pendekatan pengembangan pertanian. “Tom Lembong pernah menjadi menteri Jokowi, kemudian berbeda pendapat dan akhirnya berpihak pada 01 kala itu (Anies Baswedan-Muhaimin). Di situ arah posisinya menjadi berbeda,” ungkap Abdullah.
Abdullah berpendapat bahwa dalam politik sekuler, “tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.” Bagi pihak yang berlawanan secara politik, bersiap menghadapi risiko yang mungkin muncul menjadi hal yang tidak terhindarkan. Namun, ia menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya tidak digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja.
“Ada menteri-menteri yang dipanggil Kejaksaan Agung, tapi karena mereka berada di lingkar kekuasaan istana, proses hukumnya seolah dikesampingkan,” ujar Abdullah dengan nada tegas. “Kalau Prabowo benar-benar bersemangat memberantas korupsi, ini saatnya menunjukkan keberanian itu. Kasus Tom Lembong yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung harus diikuti dengan penanganan yang sama terhadap kasus-kasus lain yang melibatkan pejabat-pejabat lain, baik di masa sekarang maupun sebelumnya.”
Menurut Abdullah, langkah ini penting agar penegakan hukum di Indonesia bisa disebut benar-benar adil. “Hukum itu tujuannya ada tiga: kepastian hukum, tegaknya keadilan, dan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh, Abdullah memperingatkan bahwa apabila penegakan hukum terhadap pejabat tinggi tidak dilakukan dengan transparan, maka sejarah bisa berulang, meninggalkan stigma yang bertahan hingga ke generasi mendatang, seperti halnya yang terjadi pada era Soekarno dan Soeharto. “Sejarah akan mencatat itu, dan cucu cicit kita mungkin akan melihat para pemimpin ini dalam bingkai yang sama buruknya, karena tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.
Harapan untuk Pemerintahan Prabowo yang Lebih Transparan
Menutup pernyataannya, Abdullah menekankan pentingnya bagi Prabowo untuk berbeda dari presiden sebelumnya, terutama dalam hal transparansi dan komitmen pemberantasan korupsi. “Jangan sampai Prabowo hanya berhenti pada pidato-pidato tanpa implementasi nyata, seperti Jokowi yang bicara soal memberantas korupsi tapi lembaga seperti KPK malah dihancurkan,” katanya dengan nada prihatin.
Menurut Abdullah, rakyat akan memberikan “jempol” pada Prabowo apabila ia benar-benar menindak para pejabat yang terlibat kasus hukum tanpa pandang bulu. “Kalau Prabowo bisa konsisten dengan pidato-pidato yang disampaikan dan berbeda dari cara Jokowi, ia akan mendapat dukungan besar dari masyarakat,” pungkas Abdullah.
Diakhir Dialog, Abdullah menegaskan bahwa dukungan masyarakat yang besar terhadap kepemimpinan yang transparan dan adil adalah suara yang semakin keras terdengar. “ini adalah saat yang tepat bagi Prabowo untuk menunjukkan keberanian dan komitmen pada pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu, demi kepentingan rakyat banyak dan masa depan bangsa,” tutupnya.
